Oleh M. Ikbal

Budaya populer memiliki peran penting dalam membentuk cara anak muda mengekspresikan diri, termasuk dalam menyampaikan kritik sosial dan politik. Generasi muda memanfaatkan anime seperti Naruto dan One Piece sebagai metafora politik, bukan hanya melalui percakapan di media sosial, tetapi juga lewat video-video konten seperti di YouTube. Kanal-kanal kreator muda sering menghadirkan narasi sarkasme politik dengan menggunakan adegan anime yang dianggap relevan dengan situasi Indonesia. Jika sebelumnya politik nasional kerap disamakan dengan dunia Naruto, kini metafora itu bergeser ke One Piece, bahkan diwujudkan dalam bentuk pengibaran bendera bajak laut Topi Jerami (Jolly Roger) menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik sebagai ekspresi kebebasan sekaligus menegaskan bahwa anime telah menjadi bahasa politik baru di era digital.

Pada awalnya, anime Naruto sering dijadikan rujukan metafora politik di Indonesia. Mengutip dari laman detik.com (2025), Indonesia kerap disebut sebagai “Negara Konoha” untuk menyindir situasi politik tanpa menyebutkan secara langsung nama tokoh atau institusi tertentu. Strategi bahasa ini dipakai masyarakat agar menghindari potensi jeratan hukum, sekaligus memberikan gambaran simbolis mengenai kepemimpinan dan sistem pemerintahan saat itu. Kesamaan struktur kepemimpinan dari presiden pertama sampai ketujuh lengkap dengan dinamika perebutan kekuasaan, konflik internal, dan figur seorang pemimpin membuat istilah “Konoha” terasa relevan dan dekat dengan realitas Indonesia. Karena itulah, istilah “Negara Konoha” tidak hanya guyonan politik, tetapi juga bentuk representasi sosial yang menyiratkan kritik terhadap kondisi negara dengan cara yang aman dan kreatif.

Jika sebelumnya istilah Negara Konoha menjadi simbol sindiran politik, kini perhatian anak muda Indonesia justru bergeser ke One Piece. Perubahan ini tidak lepas dari dinamika politik kontemporer: jika Naruto kerap dipakai untuk menyindir intrik kekuasaan, maka One Piece menghadirkan narasi yang lebih dekat dengan keresahan saat ini. Anime karya Eiichiro Oda ini mengisahkan kelompok bajak laut yang berlayar mencari kebebasan, menentang otoritas korup, dan memperjuangkan solidaritas sesama kru. Nilai-nilai itu dipandang selaras dengan situasi politik Indonesia pasca lahirnya pemerintahan baru, yang dinilai sebagian kalangan sarat kontroversi. Beberapa kebijakan dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, menguatkan dominasi oligarki, hingga memunculkan wacana pembatasan ruang kebebasan publik. Tidak mengherankan bila sebagian anak muda kemudian mengaitkan pemerintah dengan “Pemerintah Dunia” dalam One Piece sebuah simbol kekuasaan global yang menindas rakyat demi kepentingan elit. Mengutip pemberitaan Detik.com, sejumlah anak muda yang kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini, mengekspresikannya dengan mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan kemerdekaan. Sementara itu, Tempo.co dan Kompas.com mencatat bahwa pejabat pemerintahan memberikan respons yang berbeda-beda: ada yang mengkhawatirkan adanya potensi perpecahan bangsa dan ada pula yang melihatnya sebagai bentuk sah dari aspirasi publik. Fenomena ini menegaskan bahwa anime telah bertransformasi dari sekadar hiburan, melainkan telah berevolusi menjadi bahasa baru dalam menyampaikan kritik politik di era digital.

Seiring dengan lahirnya pemerintahan baru, muncul pula berbagai kebijakan dan isu yang memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Kondisi ini melahirkan banyak video aspirasi yang mendorong terjadinya metafora politik berubah dari sarkasme menggunakan adegan anime Naruto menuju One Piece. Fenomena banyaknya pengibaran bendera One Piece menjadi contoh nyata betapa begitu besar peran media digital dalam membentuk ekspresi politik. Kreator konten muda menghadirkan  argumen politik dengan memanfaatkan gaya ringan dan santai dengan ilustrasi beberapa potongan adegan anime. Dukungan algoritma media sosial membuat narasi ini semakin luas, viral, dan mudah diterima oleh generasi pengguna gawai. Dengan demikian, anime tidak hanya menjadi sarana hiburan, melainkan juga berkembang sebagai media alternatif dalam menyampaikan aspirasi politik dengan bahasa yang sesuai dengan zaman.

Fenomena pergeseran metafora politik dari Naruto menuju One Piece menunjukkan bagaimana imajinasi budaya populer dapat menjadi jembatan bagi anak muda dalam memahami dan mengkritisi realitas politik Indonesia. Dari simbol “Negara Konoha” yang bernuansa satir hingga pengibaran bendera One Piece yang lebih menekankan pada nilai kebebasan, keadilan, dan solidaritas, tampak bahwa bahasa politik anak muda selalu mencari medium yang relevan dengan zamannya. Peran media digital dan kreator konten menjadi katalis penting yang membuat ekspresi politik ini semakin masif, viral, dan mudah diterima. Dengan demikian anime bukan lagi sekadar hiburan semata, melainkan ruang alternatif bagi anak muda untuk membangun narasi politik segar, kreatif, dan penuh imajinasi. Dengan memilih anime sebagai metafora politik, anak muda menunjukkan bahwa kritik tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa serius atau demonstrasi formal. Imajinasi buda populer memberi mereka ruang baru untuk berpolitik dengan cara yang segar dan sulit diabaikan.

Referensi link berita

https://www.tempo.co/politik/fenomena-pengibaran-bendera-one-piece-menjelang-hut-kemerdekaan-ri-ke-80-2054572​https://www.detik.com/jatim/berita/d-8042624/fenomena-bendera-one-piece-akademisi-kekecewaan-generasi-mudahttps://www.kompas.com/tren/read/2025/08/01/111500965/ketika-pemerintah-merasa-terancam-dengan-pengibaran-bendera-one-piecehttps://nasional.kompas.com/read/2025/08/08/11370791/istana-tak-larang-bendera-one-piece-tapi-tak-dibenturkan-dan-disandingkan?page=all

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *