
Oleh: Rafi’ Alra
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjadi dasar hukum utama terkait diperbolehkannya unjuk rasa.
Unjuk rasa atau demonstrasi adalah cara yang legal dilakukan oleh masyarakat di negara demokrasi untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Praktik unjuk rasa sering kita temui di Indonesia, biasanya digerakkan oleh mahasiswa dan buruh. Meski dijamin secara hukum, pelaksanaan unjuk rasa tetap harus memperhatikan etika, keamanan, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Saat unjuk rasa, rentan sekali terjadi tindakan-tindakan yang anarkis. Tindakan anarkis biasanya disebabkan oleh provokasi dari pihak yang tak bertanggung jawab. Pada dasarnya, peserta unjuk rasa sudah menyiapkan apa saja tuntutan-tuntutan yang mereka bawa ketika unjuk rasa. Namun, provokasi dan tindakan represif dari aparat mengubah semuanya. Hal ini kadang menjadi penyebab mengapa sering ada tindakan anarkis dalam unjuk rasa.
Aparat kepolisian, dalam hal ini Polri, adalah instansi yang ditugaskan oleh undang- undang untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada peserta unjuk rasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 13 Ayat 2 menyatakan bahwa Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Lebih lanjut, pada Ayat 3 disebutkan bahwa Polri juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi, tugas aparat adalah memastikan hak-hak sipil warga negara terlindungi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Meskipun tugas Polri adalah menjamin keamanan, pendekatan yang represif sering kali justru memicu konflik. Oleh karena itu, polisi wajib menerapkan pendekatan humanis dan komunikatif saat berhadapan dengan massa. Langkah-langkah preventif harus menjadi prioritas utama. Sebelum unjuk rasa dimulai, polisi dapat menjalin komunikasi dengan koordinator aksi. Komunikasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memahami tuntutan massa, dan menyepakati jalur atau batasan yang aman bagi kedua belah pihak. Dengan adanya dialog, potensi kesalahpahaman dan gesekan di lapangan dapat diminimalisir.
Pendekatan humanis juga berarti menempatkan polisi sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar aparat penegak hukum. Polisi yang bertugas harus mampu menunjukkan sikap yang tenang, sabar, dan tidak mudah terpancing emosi, bahkan ketika menghadapi provokasi. Penggunaan kekuatan fisik atau senjata, termasuk gas air mata atau peluru karet, hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang benar- benar sudah tidak kondusif dan menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh aparat.
Dalam pelaksanaannya, pengamanan unjuk rasa harus mengikuti strategi yang terstruktur dan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Strategi ini mencakup beberapa tahapan, dimulai dari pengamanan secara terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka melibatkan personel berseragam yang terlihat oleh massa, bertugas mengarahkan, mengamankan jalur, dan menjaga ketertiban. Sementara itu, pengamanan tertutup dilakukan oleh personel intelijen untuk mendeteksi potensi penyusup atau provokator yang berpotensi memecah belah aksi damai. Polisi harus mampu membedakan antara peserta unjuk rasa yang tulus menyampaikan pendapat dengan oknum-oknum provokator.
Unjuk rasa yang damai adalah cerminan dari kematangan demokrasi. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga partisipasi aktif dari masyarakat. Polisi memiliki kewajiban untuk melayani dan melindungi, sementara peserta unjuk rasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapat dengan damai. Dengan saling menghargai peran masing-masing dan berpegang teguh pada koridor hukum, sinergi antara aparat dan masyarakat dapat tercipta. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa hak konstitusional untuk berpendapat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kekerasan dan perpecahan.
Referensi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
