Oleh Aril Deo Saputra
Agustus bukan hanya bulan perayaan, tetapi kita juga perlu merenungi pesan dari para pendiri bangsa tentang arti kemerdekaan. Kemerdekaan tidak sekadar bebas dari penjajahan tetapi juga bebas dalam arti memperoleh hak dasar sebagai manusia termasuk hak untuk mengenyam pendidikan. Sejarah mencatat, setelah proklamasi 1945 pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat sebagai simbol nyata dari cita-cita itu. Sekolah ini sederhana bahkan kadang hanya berdinding bambu dan beratapkan daun tetapi dari sanalah anak-anak rakyat kecil belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan yang semula hanya bisa dinikmati kalangan tertentu di masa kolonial perlahan mulai terbuka bagi semua rakyat kecil.
Delapan puluh tahun merdeka cita-cita itu ternyata belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak anak di pelosok negeri yang sulit bersekolah karena minimnya fasilitas, jauhnya akses, dan beban biaya yang tidak ringan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan angka putus sekolah di jenjang SMP mencapai lebih dari 50 ribu siswa sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ironi ini seakan mengejutkan kita bahwa masih ada anak-anak bangsa yang tetap belum mendapatkan hak belajar padahal kemerdekaan seharusnya memberi hak yang sama bagi setiap warga negara.
Di tengah situasi yang masih juga terjadi tersebut saya rasa gagasan Sekolah Rakyat kembali relevan. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendirikan kembali Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai penjuru bangsa dengan menyesuaikan kebutuhan zaman. Menurut pemberitaan sejumlah media Prabowo menekankan bahwa pendidikan dasar harus benar-benar menjangkau masyarakat kecil tanpa terkendala biaya. Sehingga, ia melihat model Sekolah Rakyat sebagai jalan untuk memperkecil kesenjangan pendidikan terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh sistem sekolah formal. Gagasan ini tentu menuai perhatian sebab jika benar-benar berjalan lancar Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas masalah pendidikan yang selama ini berulang.
Namun, menghidupkan Sekolah Rakyat di era sekarang bukan berarti hanya meniru bentuk lamanya. Lebih dari itu Sekolah Rakyat tersebut harus menjadi ruang belajar yang fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisa dalam wujud sekolah komunitas berbasis gotong royong atau biasa kita sebut swadaya bisa pula dalam bentuk kelas belajar terbuka yang memanfaatkan teknologi digital sederhana. Yang paling penting adalah semangatnya menghadirkan pendidikan yang pada rakyat kecil. Jika kita menengok ke belakang di masa-masa memperjuangkan kemerdekaan, Sekolah Rakyat itu bukan hanya mengajarkan baca tulis melainkan juga menumbuhkan rasa percaya diri dan martabat bangsa. Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Artinya sekolah bukan hanya tempat menghafal pelajaran melainkan ruang untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap anak berhak bermimpi dan berjuang. Semangat itu sejalan dengan janji kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika pemerintah benar-benar serius menghidupkan kembali konsep Sekolah Rakyat maka langkah ini seharusnya dipandang sebagai upaya melanjutkan janji kemerdekaan yang belum tuntas. Pendidikan tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati sebagian orang melainkan harus merata dan adil bagi semua warga negara. Setiap kali kita merayakan hari kemerdekaan dengan upacara bendera sudah semestinya kita juga menagih janji itu jangan sampai ada satu pun anak bangsa yang gagal bersekolah hanya karena miskin atau tinggal jauh di pelosok. Karena merdeka sejatinya adalah ketika rakyat kecil merasakan hasil kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pendidikan dan Sekolah Rakyat dalam wujud baru yang lebih relevan bisa menjadi salah satu jalannya.
