
Oleh: Hanifia Laila Harisi
Masyarakat sering memandang bahwa santri hanya berkutat pada ibadah dan kajian agama, sehingga terasa asing ketika santri berbicara tentang politik dan hukum. Padahal, justru karena santri belajar agama secara mendalam, mereka memiliki bekal nilai-nilai keislaman yang sangat dibutuhkan dalam dunia hukum dan politik. Di pesantren santri diajarkan dan diperkuat karakternya dalam menjunjung tinggi nilai- nilai keadilan baik dalam pengajaran kurikulumnya maupun dalam kehidupan sosial kesehariannya. Selain itu juga, santri memegang teguh prinsip-prinsip hablumminallah, hablumminannas dan hablumminalalam. Sehingga dengan bekal keilmuan, karakter dan prinsip tersebut santri mampu untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam menciptakan nuansa hukum dan politik yang rahmatanlilalamin.
Berkiprahnya santri dalam dunia politik, khususnya di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Peran santri sudah ada sejak dulu, yakni dipelopori oleh para ulama pendahulu, seperti K.H Wahab Hasbullah dengan organisasinya “Hizbullah”, K.H
Hasyim Asy’ari dengan gerakan revolusi jihadnya, K.H Wahid Hasyim yang turut ikut berperan dalam BPUPKI, Gus Dur yang pernah menjabat sebagai presiden dan masih banyak tokoh-tokoh pesantren lainnya. Kiprah-kiprah perjuangan yang telah dilakukan oleh leluhur tersebut yang perlu untuk diwariskan, dirawat dan dijaga nilainya dengan cara mempelajari, memahami, mengedukasi, dan tidak bersikap apatis terhadap dinamika politik dan hukum. Program duta santri ini menjadi salah satu ruang untuk bersinergi, membangun semangat kolaborasi dalam berkontribusi untuk merawat nilai-nilai tersebut dengan konsep yang relevan dengan zaman.
Potret politik dan hukum Indonesia saat ini dalam implementasinya terdapat beberapa penyimpangan, salah satunya korupsi yang merajarela, dari miliyaran hingga triliunan. Ini menjadi perhatian dan permasalahan yang serius, karena menyangkut kemaslahatan rakyat. Maka, santri di sini harus memiliki kecakapan dalam hal politik untuk kemudian dapat memahami dinamika bahkan mengisi kekosongan moral yang ada, karena santri bukan hanya dididik intelektualnya tetapi
juga akhlaknya. Empat sifat nabi bukanlah hal yang asing bagi santri dan ini relevan untuk dimiliki dan diterapkan oleh seorang santri ketika berkiprah di bidang politik dan hukum. Pertama, shidiq (jujur), dalam kepemimpinan, kejujuran bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi kepercayaan publik. Pemimpin yang jujur mampu menjaga integritasnya di tengah tekanan kekuasaan. Kedua, fathonah (cerdas), kecerdasan dibutuhkan agar pemimpin mampu membaca situasi, menyusun strategi, dan membuat kebijakan yang solutif. Ketiga, amanah (dapat dipercaya), kepercayaan adalah aset yang mahal; sekali dikhianati, sulit untuk kembali. Seorang pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan rakyat dengan penuh tanggungjawab. Keempat, tabligh (menyampaikan), pemimpin adalah peluang aspirasi masyarakat, bukan sekadar pengambil keputusan, tetapi penghubung antara suara rakyat dan kebijakan. Dengan empat nilai-nilai ini, santri dapat membawa wajah baru yang bersih, adil, dan berintegritas.
Melalui program duta santri ini saya meniliknya sebagi peluang dan ruang untuk membangun sinergi dan semangat kolaborasi untuk berkontribusi sesuai dengan bidangnya. Sehingga jika diberikan kesempatan saya akan menjalankan beberapa program diantaranya : (1) literasi politik dan hukum, memasifkan tulisan-tulisan dengan menggunakan website Darun Nun, (2) podcast politik dan hukum, mengundang tokoh-tokoh pondok pesantren yang memiliki keahlian di bidang politik dan hukum, (3) belajar politik dan hukum 1 menit, membuat konten di media sosial instagram dan tiktok mengenai isu-isu terkini (responsif), (4) sosialisasi politik dan hukum, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mengadakan seminar atau event lainnya.

ToP