Oleh: Rafi’ Alra

Kita hidup di era di mana informasi menyebar dengan cepat, dan suara publik memiliki bobot yang signifikan. Kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukanlah hal baru, tetapi intensitasnya kian meningkat. Namun, seperti yang
diilustrasikan oleh analogi gelas dan air, masalahnya bukan pada institusi DPR itu sendiri. DPR adalah pilar esensial dalam sistem demokrasi kita, yang dirancang untuk mewakili aspirasi rakyat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merumuskan undang-undang. Membubarkan DPR sama saja dengan memecahkan gelas yang seharusnya kita bersihkan dan isi kembali. Masyarakat sudah tentu sangat tahu akan hal itu, narasi “bubarkan DPR” bukanlah seruan destruktif, melainkan wujud frustrasi kolektif yang menginginkan perubahan mendasar. Ini adalah seruan reformasi, membersihkan air keruh dan mengisinya kembali dengan air jernih.

Reaksi para pejabat terhadap kritik seringkali memperburuk situasi. Alih-alih direspon dengan rendah hati mereka memilih menyerang balik bahkan dengan hinaan yang menyakitkan. Tindakan ini mematahkan jembatan komunikasi dengan rakyat dan berimbas menciptakan jurang ketidakpercayaan yang amat dalam. Ketika hinaan dan cemoohan dilontarkan oleh seorang wakil rakyat, hal itu tidak hanya menghina individu yang mengkritik, tetapi juga meremehkan hak setiap warga negara untuk berbicara. Sikap demikian memperkuat anggapan masyarakat bahwa wakil rakyat tidaklah bekerja untuk rakyat, mereka hanya memperkaya diri sendiri. Rakyat hanyalah sebagai pemilih, tidak berhak mengkritik dan merupakan entitas yang bisa diabaikan setelah pemilu selesai.

Kearoganan yang dipamerkan ini adalah cerminan kegagalan dalam memahami jabatan publik. Mereka seolah melupakan bahwa jabatan yang mereka pegang adalah amanah, bukan hak istimewa yang bisa digunakan untuk menindas dan meremehkan. Jabatan ini adalah bentuk pengabdian atas harapan yang diberikan rakyat kepada wakilnya yang terhormat. Ketika gagal mengabdi, tidak hanya mengkhianati kepercayaan publik, tetapi juga meruntuhkan fondasi sistem demokrasi itu sendiri.

Anggaplah negara seperti sebuah perseroan terbatas. Para pemegang saham adalah rakyat. Dalam struktur ini, rakyat memiliki hak mutlak untuk menuntut pertanggungjawaban. Mereka menunjuk “direksi” (pemerintah) dan “komisaris”
(DPR) untuk mengelola perseroan demi kesejahteraan bersama. Namun, saat direksi dan komisaris membuat kebijakan yang merugikan pemegang saham atau dalam konteks ini menjadi “bos” rakyat alih-alih menjadi pelayan publik, maka hak untuk mengadakan RUPS untuk mengganti direksi menjadi sangat relevan.

Analogi di atas adalah cerminan dari sistem checks and balances yang sehat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi memiliki hak untuk meninjau, mengkritik, bahkan jika perlu menuntut untuk mengganti para wakilnya melalui mekanisme yang ada. Kritik masyarakat terhadap pemerintah dan DPR adalah bentuk RUPS yang terus menerus berlangsung di ruang publik. Ini sebagai peringatan bahwa jika kinerja mereka tidak membaik, maka legitimasi mereka akan runtuh. Suara-suara yang menuntut reformasi adalah sinyal bahwa rakyat siap menggunakan hak kedaulatannya untuk membersihkan "air keruh" dan mengisinya kembali dengan "air jernih."

Persoalan ini adalah PR bersama kita, wakil rakyat dipilih oleh rakyat, tapi apakah ada standar kelayakan seseorang untuk dipilih. Terkadang justru rakyat terpaksa memilih yang ada saja, meskipun tahu sejatinya yang dipilih jauh dari kata layak. Kita bisa mulai dari hal fundamental ini, karena membubarkan DPR bukanlah solusi mari dimulai dari perbaikan sistem rekrutmennya. Pastikan kualitas seseorang yang mencalonkan diri adalah orang yang benar-benar layak untuk mewakili. Bukan orang yang sekedar memiliki popularitas atau kekayaan, tapi justru orang yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan kompetensi yang mumpuni untuk mengemban amanah rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *