Oleh: Nazar Junio
Pada Agustus 2025, gelombang protes masyarakat di Pati berhasil memaksa Bupati Sudewo membatalkan kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250%. Di sisi lain, Menteri Keuangan memperluas penarikan pajak yang menyasar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta e-commerce. Pertanyaannya: mengapa pemerintah menjadikan kenaikan pajak sebagai solusi menambal APBN? Apakah karena kehabisan inovasi, atau sekadar mengandalkan pungutan rakyat untuk membangun negara?
Ironisnya, persentase pendapatan negara dari pajak di Indonesia memang sangat dominan. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, kontribusinya mencapai sekitar 80–82,4% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan penyediaan barang publik. Angka ini menunjukkan dominasi mutlak sektor perpajakan dalam struktur keuangan negara. Dominasi tersebut menjadi paradoks ketika kita melihat potret kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Mengapa sebuah negara yang dianugerahi kekayaan luar biasa justru memilih untuk membebani rakyatnya demi menambal kebutuhan anggaran?
Potensi kekayaan alam Indonesia sesungguhnya terbentang begitu luas, sering kali jauh melampaui apa yang kita sadari. Negeri ini adalah rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Di sisi lain, garis pantai terpanjang kedua sedunia membentangkan potensi maritim yang luar biasa, dari perikanan hingga bioteknologi laut. Sayangnya, kekayaan laut ini lebih sering diekspor mentah dengan harga murah ketimbang diolah dengan maksimal menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Belum lagi kandungan perut bumi kita: cadangan mineral strategis seperti emas, nikel, bauksit, hingga minyak dan gas bumi menjadikan Indonesia pemain kunci di panggung global.
Semua sumber daya ini adalah public goods—barang milik publik yang seharusnya menjadi modal utama kemakmuran seluruh rakyat. Namun, kenyataannya, sebagian besar pengelolaan aset strategis bangsa justru dikuasai oleh asing. Keuntungan terbesar dari kekayaan bumi pertiwi mengalir ke luar negeri, sementara yang tersisa untuk negara sering kali tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan biaya sosial yang harus ditanggung. Rakyat seolah diposisikan sebagai penonton.
Ketika APBN defisit, solusi termudah yang diambil pemerintah adalah menaikkan dan memperluas objek pajak, menyasar hingga ke denyut nadi ekonomi rakyat kecil. Pertanyaannya menjadi sangat relevan: mengapa rakyat harus menanggung beban untuk menambal anggaran, sementara kekayaan kolektif kita dinikmati oleh segelintir pihak?
Menaikkan pajak bukanlah kebijakan tanpa konsekuensi. Sebaliknya, ia memicu efek domino yang justru kontraproduktif bagi perekonomian. Kenaikan pajak secara langsung menggerus daya beli masyarakat karena harga-harga meroket. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, ini berarti biaya operasional yang membengkak, memaksa mereka menaikkan harga jual produk. Akibatnya, permintaan dari konsumen yang sudah tertekan akan semakin menurun, menciptakan lingkaran setan yang berujung pada pelemahan produksi. Puncak dari krisis ini adalah efisiensi yang tak terhindarkan, sering kali dalam bentuk pemutusan hubungan kerja, yang semakin memperparah angka pengangguran.
Pada akhirnya, menaikkan pajak secara agresif tanpa diimbangi perbaikan fundamental ekonomi hanya akan menciptakan ketergantungan. Negara menjadi “kecanduan” pada pendapatan dari pungutan, bukan dari hasil produktivitas riil.
Solusi jangka panjangnya bukanlah terus-menerus membebani rakyat, melainkan melakukan reformasi fundamental terhadap cara kita mengelola aset bangsa. Pemerintah harus berani beralih dari paradigma ekonomi yang ekstraktif menuju sistem yang berbasis produktivitas riil. Langkah pertamanya adalah menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam, memastikan negara mendapatkan porsi keuntungan yang adil dan BUMN menjadi garda terdepan dalam pengelolaannya. Selanjutnya, hilirisasi industri harus menjadi agenda wajib; kita harus berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai membangun industri pengolahan di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Tentu saja, semua ini tidak akan berarti tanpa pilar ketiga: tata kelola yang bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi adalah syarat mutlak agar kekayaan alam benar-benar kembali ke kas negara dan dirasakan oleh rakyat.
Pajak memang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, ia seharusnya berfungsi sebagai suplemen, bukan sumber energi utama bagi negara yang sekaya Indonesia. Energi utama kita adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif.
Sudah saatnya fokus pemerintah bergeser, dari sekadar mahir “memungut dari rakyat” menjadi ahli dalam “mengelola untuk rakyat”. Hanya dengan begitu, kita bisa memutus lingkaran ironi ini dan membangun negara yang benar-benar mandiri, adil, dan makmur tanpa harus terus-menerus membebani pundak warganya sendiri.
