Oleh Moh. Rizal
Ranggawarsita, pujangga besar Jawa abad ke-19, pernah menulis tentang serat Kalatidha, sebuah fase zaman yang ia sebut sebagai “zaman edan”. Istilah ini bukan sekadar keluhan yang memjadi ramalan seorang sastrawan terhadap kondisi sosial di masanya, tetapi sebuah refleksi tentang rusaknya tatanan moral, politik, dan ekonomi. Dalam pandangannya, zaman edan ditandai oleh kebingungan masyarakat, kaburnya nilai kebenaran, serta mewabahnya perilaku serakah.
Kalau kita lihat ke kondisi hari ini, sepertinya ramalan itu terasa relevan. Kita hidup di era penuh ketidakpastian. Laju teknologi begitu cepat, perubahan politik kerap mendadak, dan kebijakan pemerintah kadang bikin rakyat garuk-garuk kepala. Bagaimana tidak, sempat ramai beberapa waktu ini adalah soal rencana penaikan pajak di berbagai sektor. Pemerintah beralasan bahwa pajak adalah instrumen penting untuk pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dirasa perlu dinaikkan karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga semakin tinggi. Namun alasan lain yang sering muncul adalah karena dalam konteks pendapatan daerah, menaikkan pajak dianggap sebagai instrumen yang relatif cepat untuk diterapkan. Sayangnya, pemerintah seakan menutup mata terhadap apa yang dirasakan masyarakat saat ini, dan terkesan enggan berinovasi lebih jauh. Akibatnya, masyarakat merasa beban hidup makin berat—harga bahan pokok naik, ongkos pendidikan tak pernah turun, dan biaya kesehatan makin mencekik.
Di sinilah terasa aroma “zaman edan” yang digambarkan Ranggawarsita. Ada semacam jurang antara apa yang diputuskan elit dan apa yang dirasakan rakyat. Kebijakan pajak, meskipun secara teori untuk kebaikan bersama, sering kali terasa tidak berpihak pada kelompok bawah. Data BPS menunjukkan bahwa per Maret 2024, sekitar 9,36% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, ada jutaan orang yang harus berjibaku dengan kebutuhan sehari-hari. Ketika wacana kenaikan pajak muncul, wajar kalau sebagian masyarakat merasa resah: “Kami sudah susah, kok masih dibebani lagi?”
Tentu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Pajak memang urat nadi negara modern. Tanpa pajak, jalan tidak diperbaiki, sekolah tidak berdiri, dan layanan publik tidak berjalan. Tapi masalahnya adalah soal keadilan distribusi. Kalau pungutan makin tinggi tapi transparansi rendah, atau kalau uang pajak tidak kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang layak, maka lahirlah ketidakpercayaan. Ini persis seperti yang dikeluhkan Ranggawarsita, di zaman edam, orang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang adil dan mana yang hanya topeng keadilan.
Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin jawabannya ada dalam sikap kritis sekaligus konstruktif. Kita perlu terus mengawasi kebijakan, menyuarakan aspirasi, dan memastikan bahwa negara tidak berjalan dengan autopilot elit semata. Di sisi lain, kita juga perlu menata ulang gaya hidup agar tidak sekadar mengeluh. Ranggawarsita sendiri, meski pesimistis dalam sajak-sajaknya, tetap menitipkan harapan bahwa zaman edan bisa dilewati dengan kesadaran diri.
Mungkin benar, kita sedang berada di “zaman edan” dengan segala keganjilannya. Tapi jangan lupa, setiap zaman edan selalu melahirkan generasi yang berani memperbaiki. Jadi, kalau hari ini kita resah dengan pajak, harga, dan kebijakan, jangan berhenti di keluhan. Mari bergerak, mengawasi, dan mengingatkan, agar zaman edan tidak selamanya jadi takdir.
