Membangun Negeri atau Menggusur Mimpi

Oleh: Moh. Rizal

Indonesia akhir-akir ini, lagi gencar-gencarnya bangun sana-sini. Jalan tol membelah pulau, bendungan raksasa yang menjanjikan irigasi melimpah, sampai rencana ibu kota baru yang bikin melongo. Dari kacamata pemerintah, semua ini demi kemajuan, pemerataan, dan tentu saja, bikin ekonomi kita makin ngebut. Logika pembangunan memang seringkali berteriak, “Demi kebaikan yang lebih besar!”

Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan melihat dari sisi lain? Sisi mereka yang hidupnya “tergusur” oleh ambisi pembangunan ini? Di balik megahnya beton dan aspal, ada cerita tentang lahan yang berubah, hutan yang lenyap, dan masyarakat yang terpaksa pindah, seringkali dengan hati yang remuk redam. Inilah “dilema pembangunan berkelanjutan”, sebuah tarik ulur antara ambisi ekonomi dan pertanggungjawaban lingkungan serta sosial.

Ketika Palu Pembangunan membelah manusia dan alamnya

Mari kita ambil contoh yang paling ramai, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Visi pemerintah memang muluk: kota pintar, hijau, dan berkelas dunia. Tapi, di sisi lain, tanah yang akan jadi IKN ini adalah paru-paru dunia, hutan tropis yang jadi rumah bagi berbagai satwa liar dan juga komunitas adat. Pertanyaan yang mucul adalah bagaimana nasib hutan dan keanekaragaman hayati di sana?. Bukan cuma berita di atas kertas, pemerintah seringkali berargumen bahwa sudah ada ganti rugi atau relokasi bagi warga terdampak. Tapi, apakah semua itu benar-benar adil? Banyak kasus menunjukkan bahwa proses relokasi justru membuat masyarakat terputus dari jaringan sosial dan ekonomi mereka yang lama. “uang bukan segalanya, apalagi kalau cuma cukup buat beli gubuk baru di tempat asing,” kira-kira begitu keluh kesah yang sering terdengar.

Di sinilah peran AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) seharusnya jadi benteng terakhir. AMDAL itu ibarat rapor kesehatan sebuah proyek. Seharusnya, sebelum pembangunan dimulai, semua potensi dampak lingkungan dan sosial harus dikaji mendalam dan partisipatif. Namun, kerap kali kita mendengar laporan bahwa proses AMDAL ini ‘sekadar formalitas’ atau bahkan ‘direkayasa’ agar proyek bisa jalan terus. Transparansi dalam perizinan dan pengadaan lahan juga sering jadi PR besar yang berujar pada konflik sosial.

Awan Mendung di Langit IKN: Antara Prioritas dan Ketidakpastian

Nah, bicara soal proyek raksasa, khususnya IKN, beberapa waktu belakangan muncul isu-isu yang membuat masa depannya sedikit tanda tanya. Pergantian pucuk pimpinan Otorita IKN secara mendadak, misalnya, memicu spekulasi. Ada yang bertanya-tanya, apakah ini sinyal bahwa pembangunan IKN bukan lagi prioritas utama, atau setidaknya, ada penyesuaian strategi besar-besaran?

Pakar kebijakan publik dari UGM, misalnya, pernah menyoroti bahwa proyek sebesar IKN sangat bergantung pada komitmen politik dan stabilitas anggaran. Jika ada pergeseran prioritas atau ketersediaan dana yang tersendat, tentu akan berdampak besar. Ini bukan cuma soal “lampu kuning”, tapi potensi mandeknya berbagai proyek turunan, dari pembangunan gedung-gedung pemerintahan, fasilitas umum, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Apa Efeknya?

Jika skenario terburuk—IKN berhenti atau berjalan sangat lambat—terjadi, akan ada beberapa konsekuensi yang perlu kita renungkan:

• Dampak Lingkungan yang Terlanjur: Lahan yang sudah dibuka, hutan yang sudah ditebang untuk persiapan pembangunan, itu tidak akan kembali dengan mudah. Kerusakan ekosistem sudah terjadi, dan jika proyek mandek, investasi lingkungan yang sudah terlanjur “dikorbankan” jadi sia-sia.
• Ketidakpastian Bagi Warga Terdampak: Bagi masyarakat lokal, khususnya suku-suku adat yang sudah mengalami dampak pengadaan lahan atau relokasi, kondisi ini bisa jadi makin runyam. Mereka terlanjur berpindah, tapi janji-janji pembangunan yang mendorong kepindahan itu jadi tidak jelas. Status lahan mereka yang lama pun mungkin sudah tidak bisa kembali.
• Citra Investasi dan Kepercayaan: Proyek besar seperti IKN adalah cerminan stabilitas dan keseriusan pemerintah dalam menarik investasi. Jika proyek sebesar ini tersendat atau bahkan dibatalkan, bisa jadi ada dampak negatif pada kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia.
• Anggaran dan Sumber Daya Terbuang: Dana dan sumber daya manusia yang sudah dialokasikan untuk IKN, meskipun sebagian kecil, bisa jadi terbuang jika proyek tidak berlanjut. Ini bisa menimbulkan kerugian finansial negara yang tidak sedikit.

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa proyek infrastruktur raksasa tidak hanya memiliki dampak di awal pembangunan, tetapi juga risiko di tengah jalan. Keberlanjutan sebuah proyek bukan hanya tentang kemampuan membangun, tetapi juga tentang komitmen jangka panjang, stabilitas politik, dan kemampuan manajemen risiko yang baik.

Suara yang Sering Terlupakan

Untungnya, di tengah gempuran pembangunan, masih ada suara-suara lantang yang membela hak-hak masyarakat dan lingkungan. Berbagai aktivis lingkungan, dan tentu saja, media independen punya peran krusial. Mereka inilah yang seringkali menjadi jembatan antara keluh kesah masyarakat lokal dan telinga pemerintah, bahkan sampai ke telinga publik global. Mereka mendokumentasikan, mengadvokasi, dan memastikan bahwa cerita dari “sisi lain” pembangunan ini tidak hilang ditelan bumi. Pada akhirnya, proyek-proyek jumbo ini bukan cuma soal berapa kilometer jalan yang terbangun atau berapa megawatt listrik yang dihasilkan. Ini juga tentang berapa banyak hutan yang lestari, berapa banyak satwa yang terlindungi, dan berapa banyak masyarakat yang tetap bisa tersenyum dan hidup sejahtera di tanah mereka sendiri. Membangun negeri memang perlu, tapi jangan sampai kita menggusur mimpi-mimpi rakyat dan merusak masa depan bumi kita sendiri.